Rabu, 09 November 2011

[anti korupsi] Skandal Korupsi Persebaya Rp 15 M - KPK Didesak Segera Periksa Saleh-Bambang Dh [1 Attachment]

 
[Attachment(s) from Al Faqir Ilmi included below]

Skandal Korupsi Persebaya Rp 15 M - KPK Didesak Segera Periksa Saleh-Bambang Dh

SURABAYA, (BM) – Pertarungan elit politik Surabaya makin memanas. Hal ini ditandai dengan diungkitnya kembali kasus dugaan korupsi di kepengurusan Persebaya saat rezim Ketua Umum Bambang Dh tahun 2005 senilai Rp 15 miliar. Tiga elit pejabat dan politisi Surabaya menjadi sasaran tembak hukum dalam kasus ini. Kuat dugaan, situasi ini sengaja dimanfaatkan rival politik mereka dalam perebutan kursi kekuasaan Persebaya. Apalagi,  menjelang bergulirnya Liga Indonesia musim 2011-2012.

Ketiga tokoh elit Surabaya yang terancam berhadapan dengan hukum yakni mantan Ketua Umum Pesebaya Bambang Dh yang saat itu juga menjabat Walikota Surabaya, Manajer Persebaya Saleh Mukadar, dan mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Surabaya, Wiwik Indrasih.

Ketiganya diduga memiliki peran penting dalam kasus ini. Bambang Dh sebagai Walikota sekaligus Ketua Umum Persebaya saat itu dilaporkan menjadi aktor utama. Politisi PDIP itu disebut berperan melegalkan pengucuran dana dari Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 15 miliar untuk dibagikan ke masing-masing cabang olahraga.

Tetapi dalam kenyataannya, uang yang seharusnya dialirkan melalui KONI itu justru disimpan di Dinas Sosial Surabaya yang dikepalai Wiwik. Sebelum akhirnya didistribusikan ke pengurus Persebaya. Padahal harusnya uang dari APBD sebesar itu dialokasikan untuk semua cabang olahraga di bawah naungan Dispora dan KONI Surabaya.

Kejanggalan ini yang kemudian memunculkan aroma korupsi. Secara khusus, LSM Gerakan Rakyat Anti Perjudian Monopoli Kemaksiatan Korupsi Kekerasan dan Kenakalan (Graji Massal) yang terus mengawal penuntasan kasus ini meyakini bahwa Bambang Dh  merupakan aktor utama dalam kasus ini.

"Ini memang kasus besar. Jika sampai terungkap, salah satu pimpinan Kota Surabaya bakal terseret ke pengadilan," papar Ketua Dewan Penasehat LSM Graji Massal I Wayan Titip. Bisa ditebak, pimpinan yang dimaksud Wayan adalah Bambang Dh sendiri.

Selain itu, tindak korupsi ini disinyalir juga sudah dirancang demikian rupa. Sebab, tidak ada pertangungjawaban jelas terkait laporan keuangan Persebaya. Sebab, Bambang Dh seabgai Ketua Umum melaporkan pertanggungjawabannya terhadap dirinya sendiri sebagai walikota. "Wong jabatan penting itu dirangkap satu orang, ibaratnya hanya perpindahan keuangan negara dari saku kiri ke saku kanan saja, tidak ada pertanggungjawaban yang benar," ungkap pakar hukum pidana Unair ini.

Tokoh penting lain yakni peran Saleh Mukadar. Dalam kapasitasnya sebagai Manajer Persebaya saat itu, Saleh disebut mengolah dana haram itu. Tak menutup kemungkinan, Graji Massal menduga bahwa Salhe juga yang mengatur pembagian 'jatah' uang haram itu ke beberapa pengurus teras. Termasuk mantan Ketua Harian Persebaya Alm H Santo. "Semuanya sudah diatur, ada niat dari mereka untuk menikmati anggaran yang mencapai miliaran rupiah itu," tutur Wayan.

Lalu bagaimana dengan Wiwik? Pejabat yang ditugasi menyimpan sementara uang haram itu –sebelum didistribusikan ke Persebaya- langsung dipensiunkan usai lengser dari jabatannya pada saat kasus ini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Graji Massal pada tahun 2007.

Graji Massal menyebut, dinas yang dipimpin Wiwik sebagai kotak deposit sementara dana Rp 15 miliar itu. Bisa jadi, hal ini sebagai salah satu modus untuk memuluskan tindak korupsi tersebut.

"Jelas jelas gak ada hubunganya antara olahraga dengan Dinsos, anehnya hal itu  kok bisa terjadi ini jelas ada permainan, sama halnya dengan dana pendidikan yang disalurkan melalui dinas Kebudayaan itu kan aneh," tandas Ketua Graji Massal Ponang Adji Handoko.

Rep. bambang utomo
Red. Ari Widura

http://kabarmetro.com/read/73/07/09/2011/kpk-didesak-segera-periksa-saleh-bambang-dh.html

POSISI KASUS
Skandal Keuangan Persebaya 2009 ?


Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui Badan Liga Sepakbola, pada tahun 2009, menggelar Kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2009/2010.

PSSI memberikan syarat kepada Klub Peserta ISL (klub profesional) agar berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) untuk dapat mengikuti kompetisi tersebut.

Pada tanggal 16 Juli 2009, Klub Persebaya Surabaya, membentuk badan hukum PT. Persebaya Indonesia, dengan Akta Notaris Justiana, SH, dengan nomor Akta 24.

PT. Persebaya Indonesia, dimiliki oleh para pemegang saham dengan komposisi Saleh Ismail Mukadar 55 persen, Cholid Goromah 25 persen dan sisanya 20 persen dimiliki Koperasi Surya Abadi Persebaya, yang diketuai Suprastowo. Dengan struktur Saleh Ismail Mukadar sebagai Komisaris Utama, dan Cholid Goromah sebagai Direktur Utama.

Pembentukan PT. Persebaya Indonesia dikuatkan dengan Surat PSSI – Badan Liga Indonesia, Nomor 0735/A-08/BLI-3.1/VII/09, tanggal 27 Juli 2009, perihal; Pembentukan Badan Hukum Klub Persebaya Surabaya.

Keberadaan PT Persebaya Indonesia dalam kompetisi ISL 2009, juga dibuktikan dalam formulir Permohonan Lisensi Klub Profesional Musim Kompetisi 2009/2010 yang dikeluarkan Badan Liga Indonesia, yang ditandatangani Sdr. Cholid Goromah, Ketua Harian Persebaya, yang juga Direktur Utama PT. Persebaya Indonesia, pada tanggal 21 Juli 2009.

Skandal Keuangan

Pada tahun 2009, Pemkot Surabaya memberikan dana hibah sebesar Rp. 28.871.672.350, kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya, yang diperuntukkan bagi pembinaan 41 Cabang Olahraga (Cabor) dan kegiatan keolahragaan yang digelar KONI Surabaya.

Pada tahun yang sama, KONI Surabaya memberikan dana hibah sebesar Rp. 17.318.250.000,- kepada Pengurus Cabang PSSI Kota Surabaya.

Pada tahun 2008, Saleh Ismail Mukadar terpilih sebagai Ketua Pengurus Cabang PSSI Kota Surabaya. Pada tahun yang sama, Saleh Ismail Mukadar juga menjabat sebagai Ketua Umum Persebaya Surabaya.

Pada tahun 2009, Saleh Ismail Mukadar resmi menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Persebaya Indonesia, badan hukum Persebaya Surabaya

Sebagai Ketua Pengurus Cabang PSSI Kota Surabaya, Saleh Ismail Mukadar mengucurkan dana PSSI untuk membiayai kebutuhan Persebaya Surabaya dalam mengikuti Kompetisi Indonesia Super League (ISL) sebesar Rp. 5.046.805.339,-

Dana Rp 5 miliar tersebut di atas tertulis dalam LPJ PSSI Kota Surabaya untuk belanja Tim Indonesia Super Liga, dengan rincian sebagai berikut;

Gaji dan Bonus Pemain Rp. 4.873.583.331,-
Away Rp. 68.521.508,-
Transport Rp. 104.700.500,-

Pengeluaran lain yang terkait dengan Persebaya Surabaya adalah pembiyaan Tim U-21 Persebaya Surabaya, sebesar Rp. 301.354.709,-

Pengeluaran lain yang diduga terkait erat dengan aktifitas Persebaya Surabaya dalam Kompetisi Indonesia Super Liga 2009 adalah;

Pengeluaran belanja pemain / pelatih / official yang disebutkan untuk membayar fee atau gaji pemain atau official dan pelatih selama tahun 2009, sebesar Rp. 1.806.593.326,-

Pengeluaran Belanja pelaksanaan pertandingan, yang disebutkan untuk penyelenggaraan, persiapan, dan pelaksanaan pertandingan, baik home maupun away dalam tahun 2009, sebesar Rp. 4.435.365.828,- Dana sekitar Rp 11 miliar terbukti dipergunakan untuk kepentingan Persebaya Surabaya dalam menjalani Kompetisi ISL 2009, dimana Badan Liga Indonesia - PSSI telah mensyaratkan klub profesional yang bermain di Kompetisi ISL harus Berbadan Hukum. Dan Persebaya Surabaya telah membentuk badan hukum PT. Persebaya Indonesia untuk mengikuti Kompetisi ISL 2009/2010 tersebut.

Mengapa KONI dan Pengurus Cabang PSSI Surabaya dapat dengan mudah mengucurkan dana untuk alokasi Persebaya Surabaya saat itu?

Hal ini berkaitan erat dengan vested interest beberapa orang yang menduduki jabatan ganda dalam kasus ini. Siapa mereka?

Saleh Ismail Mukadar SH : Ketua Umum Persebaya
Ketua Pengcab PSSI Kota Surabaya
Komisaris Utama PT. Persebaya Indonesia

Drs. H. Ismail : Bendahara Umum KONI Surabaya
Direktur Keuangan PT. Persebaya Indonesia

Cholid Goromah : Ketua Harian Pengcab PSSI Kota Surabaya
Ketua Harian Persebaya Surabaya
Direktur Utama PT. Persebaya Indonesia

Di sini letak skandal keuangan itu. Sejumlah orang yang menduduki jabatan di PT. Persebaya Indonesia patut diduga dengan sengaja menggunakan dana APBD Kota Surabaya untuk membiayai kegiatan dan kepentingan mereka.

Kalau Persebaya Surabaya adalah perkumpulan atau perserikatan, mungkin masih bisa ditoleransi. Tetapi dalam kasus ini berbeda. PT. Persebaya Indonesia patut diduga nyata-nyata menerima dana Hibah dari pemerintah.



__._,_.___

Attachment(s) from Al Faqir Ilmi

1 of 1 Photo(s)

Recent Activity:
JARINGAN ANTI KORUPSI INDONESIA
http://groups.yahoo.com/group/anti_korupsi
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar