Kamis, 10 November 2011

[anti korupsi] HANURA tuding Kejari Abaikan Korupsi DAK Pendidikan Kab Pasuruan

 

HANURA tuding Kejari Abaikan Korupsi DAK Pendidikan Kab Pasuruan

PASURUAN – Tim Investigasi Partai Hanura sudah tidak lagi percaya dan mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil, terkait penanganan kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan Kab Pasuruan. Bahkan Hanura akan melayangkan surat ke Kejati Jatim di Surabaya, agar mandat yang diberikan kepada Kejari Bangil dalam menangani kasus DAK ini ditarik.

Kejaksaan dianggap telah melecehkan hasil Tim Investigasi Hanura tentang dugaan penyelewengan proyek DAK Pendidikan pada 2009 dan 2010. Pasalnya, Kejari Bangil memberikan penjelasan bahwa penyelewengan atas dugaan penyelewengan DAK Pendidikan seperti yang telah dilaporkan, sampai saat ini tidak ditemukan bukti yang prinsip.

Sebelumnya, kejaksaan juga juga dituding lambat menangani kasus ini, karena proses hukum hanya berkutat kepada pemeriksaan sejumlah kepala sekolah baik SD maupun SMP yang diduga terlibat korupsi DAK pendidikan.

Padahal menurut tim investigasi, kasus ini melibatkan (konspirasi) banyak pihak, diataranya pejabat strategis yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kab Pasuruan.

"Pokoknya kami sudah tidak percaya dengan Kejari Bangil. Segera kami layangkan surat ke Kejati Surabaya, minta tugas yang dilimpahkan ke Kejari Bangil dalam DAK Pendidikan ini dicabut," kata M. Nafiudin Fadhol, Ketua Partai Hanura Kab Pasuruan. Rabu (9/11).

Selanjutnya Hanura akan 'mengangkat' dugaan kasus korupsi bernilai miliaran rupiah itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap lebih kredibel dan mumpuni.

Ditegaskan oleh Gus Nafi, panggilan akrab Ketua Partai Hanura Kab Pasuruan, bahwa pihaknya akan menyerahkan laporan ke KPK paling lambat dalam satu minggu ke depan.

Sementara, Kajari Bangil, Widiyantoro SH, menyampaikan pihaknya terus berupaya melakukan penyelidikan atas laporan yang disampaikan Hanura. Setidaknya, hingga kini, pihak Kejari Bangil telah melakukan pemeriksaan kepada 40 lebih kepala sekolah dari SD dan SMP di Kab Pasuruan, yang diduga tersangkut kasus DAK Pendidikan. "Kami tidak main-main menangani kasus ini, karena dipantau langsung Kejati. Namun dari pemeriksaan para kepala sekolah, masih belum ditemukan hal-hal prinsip adanya dugaan penyimpangan DAK," ujar Widiyantoro SH didampingi Oktovianus, Kasi Pidsus, Kejari Bangil.

Tudingan bahwa selama ini Kejari lamban dalam menangani kasus ini, dibantah mentah-mentah oleh Widiyantoro, karena selama ini justru tim yang dikomandaninya bekerja cepat dan profesional. "Kasus lain juga tidak boleh terbengkalai. Terpenting kami terus berupaya dan tidak menyerah hingga ditemukan bukti penyimpangan (korupsi DAK Pendidikan)," kata Widiyantoro. tj

http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962ee5746ab8514132d0103edf9efc80b7a

Kejari Bangil Bantah Terima Suap - Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi DAK di Diknas

PASURUAN – Isu Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil masuk angin atau disuap beredar seiring lambatnya proses penyelidikan dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009-2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Menanggapi isu itu, pihak Kejari Bangil membantah dan mengatakan bahwa proses penyelidikan tetap berlanjut.

"Kami tidak mengurusi isu. Kami ini penegak hukum!" tegas Kasi Pidsus Kejari Bangil Oktavianto Tri Admaji kepada Surabaya Pagi, Rabu (12/10).

Dengan nada bercanda ia mengatakan sudah sedia obat tolak angin sehingga tidak mungkin masuk angin. "Karena selalu sedia tolak angin, kami tidak akan masuk angina," bebernya.

Saat ini, proses penyelidikan kasus itu masih berlanjut. Setelah memanggil 23 kepala sekolah penerima dana DAK dan melakukan pengkajian, pihaknya juga sudah memanggil seluruh kepala UPTD Pendidikan. "5 pegawai Diknas Kabupaten Pasuruan juga sudah diperiksa. Total sudah 34 saksi yang sudah kita periksa," jelas Okto.

Okto menjelaskan, berlanjut atau tidaknya kasus itu tergantung ada atau tidaknya unsur korupsi dalam proses yang sedang berlangsung. "Ya tergantung nantilah. Kan belum selesai," pungkasnya.

Kasus dugaan korupsi DAK di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan mencuat setelah Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Pasuruan, Nafiudin Fadhol melaporkan ke Kejati Jatim. Setelah pihaknya melakukan investigasi di lapangan dan menyimpulkan ada tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan DAK.

Menurutnya pelaksanaan DAK tahun tahun 2009 dan 2010 diduga tidak sesuai prosedur. Mulai tidak adanya lelang dalam proyek hingga pengadaan barang yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) Kementerian Pendidikan. mj

http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829628215a46e6f65c8f523bd90c8c58d5af3

__._,_.___
Recent Activity:
JARINGAN ANTI KORUPSI INDONESIA
http://groups.yahoo.com/group/anti_korupsi
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.


Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar