Selasa, 25 Oktober 2011

[kmnu2000] Korupsi Dana DAK Pendidikan Tulungagung sudah jadi Tradisi dan Aman

 

Korupsi Dana DAK Pendidikan Tulungagung sudah jadi Tradisi dan Aman

http://jurnalh.blogspot.com/2011/10/jurnalhukum-sudah-tradisi-korupsi-dana.html

Dari beberapa link dan berita radio di bawah ini, terlihat bahwa korupsi dana pendidikan di Tulungagung mulai dahulu sampai sekarang mungkin selalu bisa diselesaikan secara "damai" dengan aparat hukum,
 
Karena sudah ada tradisi korupsi seperti itu, maka dalam pembangunan gedung sekolah dan dalam pengadaan buku, alat peraga pendidikan & komputer yang didanai oleh DAK pendidikan sebesar puluhan milyard rupiah, para pejabat disana berani melakukan korupsi secara vulgar & terang2an, tidak malu2, tidak takut ketahuan masyarakat,..

Hasilnya, meski bertahun2 jika ditotal sudah menghabiskan  ratusan milyard uang negara, Di Tulungagung banyak sekolah yang tetap hancur/rusak. Sarana, prasarana, meja bangku sekolah tetap barang lama/rusak. Untuk  peningkatan mutu, sekolah mendapatkan barang bekas/sampah, yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan

=====================================================

http://www.liiurfm.com/site/main.php?page=1&id=0&bid=459

PENYELIDIKAN DUGAAN KORUPSI DAK PENDIDIKAN 2006 HINGGA 2008, TENGGELAM DI POLRES TULUNGAGUNG

posted on 08 October 2011 , 4:06 am by  Administrator

Dugaan kasus korupsi DAK Pendidikan tahun 2006 senilai 10,5 Milliar di 42 SD / MI , tahun 2007 senilai 19,75 Milliar di 79 SD/MI serta salah satu proyek DAK tahun 2008 di MI Mafatihul Huda – Kauman senilai 250 juta rupiah yang ditangani oleh satreskrim polres Tulungagung sejak April 2010 lalu, nyaris tak terdengar lagi.

Padahal semasa kasatreskrim polres Tulungagung dijabat oleh AKP Mustofa, dari DAK tahun 2006 dan 2007, statusnya sudah dalam taraf penyelidikan. Dan pihaknya berjanji akan membeber ke media, jika memang laporan dugaan penyimpangan DAK Swakelola Pendidikan tahun 2006 dan 2007 sebesar 8,3 Milliar rupiah, sudah cukup bukti dan naik status menjadi penyidikan.

Paska 1 April 2010 lalu, selang beberapa bulan menjelang AKP Mustofa diganti oleh kasatreskrim AKP I Dewa Gde Juliana, berdasar sumber di internal kepolisian, ada indikasi yang muncul dalam penyelidikan sejumlah proyek yang dinyatakan fiktif. Seperti, proyek tidak terlaksana sesuai laporan, mark up pada belanja perbaikan kamar mandi, pengadaan komputer, mesin ketik dan buku pelajaran, loker serta potongan 20 persen dari total proyek.

Sayangnya, saat kasatreskrim sudah beralih ke tangan AKP I Dewa Gde Juliana. Perkembangan penyelidikan dugaan kasus korupsi ini, malah tenggelam. Dan saat dikonfirmasi oleh reporter Husin Permadi, Kamis kemarin, perwira polisi asal pulau Bali ini, enggan memberikan jawaban pasti.

===============================================

http://warta-online.blogspot.com/2011/10/warta-online-lanjutkan-korupsi-dana-dak_10.html

Meski sudah didemonstrasi masyarakat, meski sudah diberitakan oleh berbagai media massa maupun radio setempat, meski sudah diadukan oleh banyak elemen masyarakat. Rupanya para pelaku dugaan konspirasi untuk korupsi dana pendidikan Tulungagung tetap akan menjalankan rekayasanya.

Terlihat akhirnya pengadaan mutu pendidikan yang dibiayai oleh dana APBN yang berjumlah sekitar Rp 20 milyar itu, akhirnya diluncurkan melalui LPSE (Lelang Pengadaan Secara Elektronik), dan jika dibaca dalam dokumen pengadaan itu sangat kuat dugaan bahwa calon pemenang lelang memang sudah dipersiapkan, sesuai dengan pertemuan antara para pejabat Tulungagung dengan para mafioso, yang sempat terpergok LSM dan dibongkar para wartawan.

Dimana terlihat bahwa dalam dokumen pelelangan tersebut, terlihat jelas sangat melanggar petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus pendidikan, maupun peraturan yang berlaku, dimana akibatnya mungkin hanya para mafioso & komplotannya saja yang akan bisa memenuhi berbagai persyaratan dalam dokumen pengadaan yang terlihat sangat mengada-ada dan banyak point dalam dokumen pelelangan itu sebenarnya melanggar peraturan yang berlaku. Bahkan ada dugaan kuat bahwa rancangan dokumen pelelangan tersebut adalah hasil karya dari para mafioso dan diskusi intensif  antara para mafioso serta pejabat di Tulungagung, sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara para mafioso & pejabat Tulungagung di Surabaya beberapa waktu yang lalu, yang sempat dibongkar oleh para LSM dan wartawan.

bahkan karena dengan pertimbangan agar protes masyarakat bisa diredam, maka proses pengadaan dilakukan dengan cara LPSE, meski Tulungagung belum mempunyai sarana & prasarana untuk itu, akhirnya dititipkan melalui LPSE propinsi Jawa Timur. Dengan cara lelang LPSE ini, sesuai dengan hasil pertemuan di hotel Elmi dan hotel mojopahit Surabaya,  mereka berpendapat bahwa masyarakat akan kesulitan protes, meski banyak dokumen yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Mungkin mereka berpendapat, dengan LPSE tidak ada tatap muka dengan masyarakat dalam penjelasan pekerjaan  dan komunikasi hanya bisa melalui email dan chating dalam waktu yang terbatas , sehingga pertanyaan dari masyarakat bisa diabaikan atau dijawab dengan seenaknya menjelang waktu hampir habis.

(catatan: penjelasan pekerjaan dilakukan tanggal 11 Oktober 2011, mulai jam 9 pagi di situs LPSE propinsi Jawa Timur)

Untuk itu, para LSM dan berbagai elemen masyarakat di Tulungagung menyatakan akan melihat proses pengadaannya, maupun hasil dari proses pengadaan ini, yaitu waktu setelah diumumkan siapa yang akan melaksanakan pekerjaan itu. Dan meski berhadapan dengan sikap para pejabat yang terkesan sembunyi2, para elemen masyarakat akan mengawasi dengan ketat, apakah barang yang dikirim sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan dalam peraturan yang ada. Karena di beberapa daerah dimana para mafioso itu melakukan modus yang sama, ternyata banyak barang untuk mutu pendidikan tersebut, mutu dan spesifikasinya jauh dibawah ketentuan yang ditetapkan oleh kementrian pendidikan.

Karena sangat kuat Indikasi bahwa para pejabat Tulungagung yang bekerjasama dengan para mafioso itu mempunyai semboyan LANJUTKAN KORUPSI DANA PENDIDIKAN.. persoalan kebutuhan pendidikan, peserta didik, suara masyarakat dan lain2.. ABAIKAN..

Toh kasus korupsi pengadaan mebelair dan lain2 dana pembangunan di Tulungagung yang melibatkan para kerabat dari pejabat yang melaksanakan pertemuan di Surabaya itu selama ini aman2 saja. Karena toh aparat hukum tidak berani mengusut karena berbagai pertimbangan ekonomis,politis, karir dll

(Catatan : mungkin para pelaku konspirasi menganggap bahwa dengan LPSE, mereka bisa menghindari pengawasan dari masyarakat Tulungagung. Mungkin mereka tidak paham bahwa sebenarnya dengan LPSE pengawasan dari masyarakat lebih luas kemungkinan akan lebih sangat ketat)

=======================

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JD076KH_VQ8J:www.harianbhirawa.co.id/kasus/36637-tuntut-koruptor-pemkab-dihabisi+abaikan+korupsi+dak+pendidikan+tulungagung&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id

Tuntut Koruptor Pemkab Dihabisi

Sunday , 18 September 2011 19:48 Media Online Bhirawa

Tulungagung, Bhirawa Sedikitnya seratusan massa pengunjuk rasa yang menamakan diri Komunitas Tulungagug satu, Jumat (16/9), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Patung Kartini sekitar Alun-Alun Kota Tulungagung. Mereka menuntut agar para koruptor di tubuh pemkab setempat dihabisi.

Aksi unjuk rasa ini cukup menarik perhatian warga yang saat itu melintas di seputaran Alun-Alun. Apalagi gabungan berbagai elemen masyarakat Kota Marmer itu juga menyuguhkan atraksi teatrikal yang cukup memikat.

Koordinator aksi, Zainul Fuad, seperti yang tertulis dalam selebaran yang disebar ke publik, menyatakan sudah tidak asing lagi jika setiap kali ada persoalan kasus yang identik dengan keuanga daerah di tubuh Pemkab Tulungagung hanya diselesaikan dengan cara politis. "Salah satu contohnya DAK Pendidikan yang diduga penuh intrik rekayasa," katanya.

Selanjutnya, dia menyatakan hal itu kini seharusnya menjadi pekerjaaan rumah (PR) bagi penegak hukum untuk tidak berpangku tangan saja. Terlebih dari hasil pemberitaan media lokal dan nasional tidak sedikit yang berhasil mengendus aroma busuk dugaan praktik korupsi tersebut.

Pantaua Bhirawa, aksi unjuk rasa yang dikawal aparat kepolisian ini berlangsung tertib. Mereka langsung membubarkan diri begitu usai mementaskan drama teatrikal. Sebelumnya, Zainul Fuad juga membacakan tuntutannya secara lengkap. Selain meminta koruptor dihabisi, dia menuntut agar jangan libatkan pegawai afkiran untuk menata birokrasi, adanya transparansi anggaran, adili mafia DAK, pendidikan murah , kesehatan murah dan jangan politisir kasus. [wed]

----------------------------------------------------------

http://mnusantara.blogspot.com/2011/08/medianusantara-konspirasi-korupsi-dana.html

Notes

Demi info yang seimbang dan tidak sepihak, kami menyarankan agar dilakukan konfirmasi kepada pejabat kabupaten Tulungagung.

Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung (bpk. Bambang)  HP: 081335722229
Anggota DPRD kabupaten Tulungagung (bpk. Supriono) HP: 08125905711

(tim)

 
Siaran Pers PANGGUNG (Paguyuban LSM Tulungagung)

bahwa pada:
Tanggal:17 Agustus 2011
lokasi  : Hotel Elmi Surabaya, kemudian pindah ke Hotel Mojopahit Surabaya.
Jam     : sekitar pukul 20.00 - selesai

Bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan, bukannya bagaimana merenungkan hari kemerdekaan & bagaimana mengisinya dengan hal berguna, agar negara ini bisa maju, tapi malah beraktifitas & ber-konspirasi merencanakan korupsi dana pendidikan yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan & mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Itulah yang patut diduga telah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, bpk Bambang, Kepala Bagian keuangan kabupaten Tulungagung, bpk Fauzi, bersama mafia pendidikan yang sudah beberapa kali diberitakan oleh media massa yakni ibu Inggarwati yang mengakunya merupakan utusan Distributor produk pendidikan di Jawa Timur, PT. Cipta Inti Surabaya, dan juga mendapat mandat dari PT. Bintang Ilmu dan PT Mapan yang meng-klaim sebagai Distributor Tunggal untuk produk2 peningkatan mutu pendidikan dari kementrian pendidikan nasional, Rudi yang mengaku utusan dari Kadin (kamar Dagang dan Industri) Jawa Timur, dan beberapa orang lagi yang mengaku utusan dari DPRD kabupaten Tulungagung serta beberapa orang pengusaha.

Tim LSM Tulungagung yang sudah lama menduga bahwa banyak korupsi di Tulungagung direncanakan dliuar kota, setelah mendapatkan info, lalu membuntuti kepergian beberapa pejabat penting Tulungagung ini. Biasanya pertemuan2 pejabat dan para mafia koruptor iu dilakukan ditempat hiburan malam, (dugem) mungkin karena bulan ramadhan, waktu dibuntuti para pejabat itu pergi ke hotel Elmi kota Surabaya. Dan saat mereka tak sengaja melihat bahwa ada beberapa anggota LSM dari Tulungagung ternyata ada di Hotel Elmi juga, maka pertemuan kelihatan terburu2 dan mereka bergegas pergi bersama2 entah kemana. Agar tidak ketahuan membuntuti, akhirnya hanya 1 orang rekan LSM yang membuntuti, untuk melihat apakah pertemuan itu bubar, ataukan dilanjutkan ketempat lain. Ternyata rapat dilanjutkan ketempat lain, yakni di restoran di hotel Mojopahit surabaya.

Mungkin merasa aman karena tidak melihat lagi kerumunan LSM dari Tulungagung, akhirnya pertemuan mereka itu dilanjutkan. Mereka tidak mengetahui bahwa ada satu anggota LSM Tulungagung yang mengintip pertemuan itu.

Hasil pertemuan:

bahwa pekerjaan untuk peningkatan mutu pendidikan akan diberikan kepada Inggarwati, Rudi dan pengusaha yang mewakili kepentingan DPRD. Maka pekerjaan akan mulai diatur agar dalam pelelangan dokumennya diatur, juga mekanismenya diatur, agar orang lain tidak bisa mengikuti pelelangan dan atau mengatur panitia agar memenangkan Inggarwati atau orang2nya.

Dalam pertemuan itu Inggarwati menjamin, meskipun nanti mekanismenya agak menyimpang, tidak perlu kuatir jika dilaporkan oleh para LSM, karena menurut Inggarwati, dirinya diback-up oleh pejabat tinggi kejaksaan agung. Sehingga nanti jika ada laporan dari LSM pada kejaksaan negeri ataupun kejaksaan tinggi, pasti aparat kejaksaan di Jawa Timur tidak akan berani memeriksa pekerjaan ini (terdengar nama Marwan, yang katanya merupakan pejabat yang cukup kuat di kejaksaan agung, entah apa jabatannya)

Menurut Inggarwati dibeberapa daerah yang dia mengerjakan pekerjaan peningkatan mutu pendidikan yang dibiayai dana DAK pendidikan, meski ada mekanisme yang tidak terlalu sesuai dengan aturan, dan tidak sesuai dokumen pelelangan RKS serta barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dari kementrian pendidikan, terbukti aman2 saja, dia menyebutkan kabupaten probolinggo, kabupaten lumajang, kabupaten Mojokerto, kabupaten Ngawi dan beberapa tempat lagi diluar Jawa Timur. Yang penting bagaimana panitia mau memenangkan Inggarwati atau orang2nya. Karena selain punya backing dan menjalankan perintah dari oknum di kejaksaan agung yang bernama Marwan tadi untuk mencarikan "dana operasional", juga aparat hukum di jawa Timur dan beberapa tempat lain telah menerima jasa baiknya, baik promosi jabatan ataupun juga mendapat "setoran" rutin darinya.

Hal ini ditambahi oleh orang yang bernama Rudi yang mengaku suruhan dari Kadin jawa timur, bahwa seperti yang dilakukan Rudi sebagai penyedia kain dan seragam untuk para pegawai negeri di hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur, menyatakan menjamin aman, karena seperti pengadaan kain dan seragam para pegawai negeri tadi, meski bahan kain tidak sesuai spesifikasi dan mutu yang ditentukan, tapi terbukti aman2 saja, karena selain di backing oleh Ketua Kadin Jawa Timur, juga rutin memberi setoran untuk memelihara aparat hukum.

Dan dijamin dari proses pengadaan tersebut, dinas pendidikan dan pejabat di Tulungagung, baik pejabat kabupaten dan DPRD akan mendapatkan bagian yang besar, sekitar 25%-30% dari nilai proyek.

Bahkan, Inggarwati, Rudi cs berjanji akan membantu mengatasi masalah hukum yang akan timbul dari penyelewengan pembangunan gedung sekolah2 yang didanai oleh dana DAK pendidikan tahun 2010, maupun tahun2 sebelumnya. Karena sudah rahasia umum, meskipun selama bertahun2 mendapat dana DAK pendidikan untuk pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah lebih dari 5 tahun berturut2, sekolah di Tulungagung yang mendapatkan dana itu, sekolah tetap hancur. kemana dana pembangunan itu? beberapa waku yang lalu sempat diperiksa oleh aparat hukum, termasuk adanya pembelian mebelair (meja kursi) untuk murid dan guru, ternyata yang ada bukan pembelian, tapi barang lama diperbaiki dan dica/ dipernis, agar tampak baru. dan itu dalam laporan keuangan ditulis bahwa membeli mebelair baru dengan besar anggaran adalah sebesar pembelian mebelair baru. Kasus ini pernah diberitakan oleh media massa, dan sempat diperiksa aparat, ternyata kemudian tidak ada kabar beritanya.

Jadi selain mafia perampok uang negara, rupanya juga mengaku sebagai markus (makelar kasus) dengan klaim sebagai suruhan oknum pejabat kejaksaan agung tadi.

Jadi kesimpulan dari LSM Tulungagung,

Bahwa pengadaan produk peningkatan mutu pendidikan, akan direkayasa untuk memenangkan Inggarwati dan komplotannya, dan cenderung akan mengurangi kualitas dari spesifikasi dan mutu yang ditentukan oleh kementrian pendidikan nasional, agar ada banyak kelebihan dana yang akan dinikmati bersama oleh para mafia dan pejabat di Tulungagung, juga untuk memberikan dana operasional untuk oknum yang bernama Marwan dan para aparat hukum di Jawa Timur dan Tulungagung. maka perlu dicari info, siapakah oknum bernama Marwan tadi, dan apa jabatannya di Kejaksaan Agung dan siapa komplotannya di lembaga aparat hukum Jawa Timur. Karena kami kuatir ini hanya klaim dari Inggarwati, komplotannya dan pejabat kabupaten Tulungagung untuk menakut2i LSM di Tulungagung, agar konspirasi untuk merampok uang negara ini tidak dipantau oleh para LSM di Tulungagung.

Dan kelakuan para pejabat ini sangat merendahkan derajat sebagai pegawai pemerintah, kok mau2nya disuruh dan dipanggil oleh para mafia ini jauh2 dari Tulungagung ke Surabaya (jaraknya 250 km) untuk patuh dan atau berkomplot bersama mafia perusak ekonomi bangsa. Dan klaimnya konspirasi ini mendapat restu dari Bupati, benarkah?

PANGGUNG
Paguyuban LSM Tulungagung

A.Boegank
koordinator

----------------------------------------------------------
http://www.prigibeach.com/?soda=YmFjYV9iZXJpdGE=&pan=MzI2MQ==

Senin, 05 April 2010 00:49:31 Wib                        

Tulungagung : Kasek Bungkam, Polisi Buntu, Penyelidikan Mark-Up Mebelair SD Tulungagung

(prigibeach.com/Jpos) Upaya polisi mengungkap dugaan mark-up proyek mebelair Dinas Pendidikan (Diknas) Tulungagung, tampak menemui jalan buntu. Itu disebabkan sejumlah kepala sekolah (kasek) yang dimintai keterangan di mapolres memilih bungkam alias tutup mulut.Seperti disampaikan Kapolres Tulungagung AKBP Rudi Kristantyo melalui Kasatreskrim AKP Mustofa kemarin. Perwira dengan tanda pangkat tiga balok di pundak ini mengatakan, kasek hanya sebagai saksi dugaan proyek mebelair yang merugikan keuangan negara Rp 512 juta. Meski begitu mereka terkesan ketakutan."Memang tidak semua kasek penerima bantuan yang kami periksa. Hanya perwakilan saja. Tapi ya itu tadi. Semuanya bungkam karena ketakutan," tutur mantan Kasatreskrim Polres Blitar ini.

AKP Mustofa melanjutkan, akibatnya polisi kesulitan menggali keterangan untuk mengungkap mark up proyek yang bersumber dana alokasi khusus (DAK) 2007 itu. Namun pihaknya tetap menghargai sikap yang diambil oleh kasek. "Kami dapat memaklumi sikap mereka. Mungkin karena masih aktif menjabat sebagai pegawai negeri, mereka memilih bungkam," terangnya. Meski gagal, AKP Mustofa menjamin penyelidikan polisi jalan terus. Saat ini harapan polisi hanya tertumpu pada laporan data hasil audit BPK.

Sayangnya, hasil audit BPK pun bersifat global. Tidak tertulis secara  terperinci item yang diduga digelembungkan oleh dua rekanan."Repotnya ya itu, dalam laporan hasil audit BPK tidak ditulis secara rinci. Kami harus metani (mengurai, red) satu per satu agar semuanya jelas," tuturnya.Satu lagi yang menjadi catatan polisi. Yakni terdapat bukti tanda kesepakatan proyek atau addendum. Intinya, pihak rekanan bersedia mengganti jika dalam proyek tersebut ditengarai bermasalah."

Apalagi pihak rekanan sudah mengganti kekurangan dan kesalahan sesuai dengan ketentuan ganti rugi yang diajukan oleh BPK. Otomatis rekanan pasti merugi," kata AKP Mustofa. Seperti diberitakan sebelumnya, dua adik pejabat teras di Pemkab Tulungagung mendapat proyek mebelair untuk 79 SD sebesar Rp 869 juta. Ditengarai proyek pada 2007 itu bermasalah.

Ada dugaan mark up hingga Rp 512 juta.Itu berdasar laporan BPK yang diungkapkan Kapolres Tulungagung AKBP Rudi Kristantyo. Polisi pun menyelidiki kasus ini. (tri/her/Jpos)

[Non-text portions of this message have been removed]

__._,_.___
Recent Activity:
______________________________________________________________________
http://www.numesir.org untuk informasi tentang Cabang Istimewa NU Mesir dan KMNU2000, atau info-info seputar Cairo dan Timur Tengah.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kami berharap Anda selalu bersama kami, tapi jika karena suatu hal Anda harus meninggalkan forum ini silakan kirim email ke:
kmnu2000-unsubscribe@yahoogroups.com
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar